DARI SELF-SCREENING HINGGA GRM: KOPERASI PETANI TINGKATKAN PENGELOLAAN RISIKO LINGKUNGAN DAN SOSIAL
GOWA, 22 November 2025. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan Capacity Building dan Evaluasi Implementasi Standar Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Standards/ESS) bagi anggota dan pengurus koperasi, Site Manager, Fasilitator, serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bidang pertanian dan peternakan dalam rangka Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) di Kabupaten Gowa, Jumat (21/11/2025).
Kegiatan berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, dengan total 50 peserta yang terdiri atas perwakilan tiga koperasi utama, Koperasi Bolaromang, Koperasi Tonasa, dan Koperasi Kanreapia serta Site Manager, Fasilitator, dan PPL dari wilayah sasaran Program ICARE. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program ICARE (2023–2027) selaras dengan Environmental and Social Management Framework (ESMF), khususnya dalam memenuhi persyaratan terkait mitigasi risiko lingkungan dan sosial pada komoditas unggulan kentang dan ternak sapi potong.
Sudarsono, S.P., M.Si., selaku Koordinator Tim ESF BRMP Sulsel, mewakili Plt. Kepala Balai BRMP Sulsel, Ir. Yusuf, M.Si., dalam sambutan pembukaan menekankan bahwa penguatan kapasitas merupakan fondasi kritis bagi keberlanjutan program. "Pemahaman dan penerapan ESS bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan komitmen nyata terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa proses self-screening, sebagai tahap awal dalam Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, telah mulai dilaksanakan oleh korporasi petani di tingkat koperasi, dan kini memerlukan pendampingan teknis agar hasilnya dapat terintegrasi secara operasional dalam Rencana Bisnis Korporasi.
Dua narasumber dihadrikan dari instansi teknis kabupaten, yaitu Ahmad Ridha, S.Si. (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa) yang memaparkan mitigasi risiko lingkungan, seperti erosi lahan dari budidaya kentang di lahan miring serta pencemaran air akibat limbah ternak (eutrofikasi), melalui penerapan instrumen wajib SPPL/ECOP dan Rencana Pengelolaan Hama Terpadu (RPHT), materi yang selaras dengan ESS3 (Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi) dan ESS6 (Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan); sementara Drs. Firdaus Sila, S.Ag., M.Si. (Dinas Sosial Kabupaten Gowa) menyampaikan materi tentang inklusi sosial, pencegahan elite capture, serta sosialisasi Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM), yang secara langsung mendukung pemenuhan ESS4 (Kesehatan dan Keamanan Masyarakat) dan ESS10 (Keterlibatan Pemangku Kepentingan).
Sebagai bentuk dukungan teknis berkelanjutan, BRMP menyerahkan buku pedoman implementasi ESS kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, serta perwakilan ketiga koperasi. Saluran pengaduan resmi GRM secara formal ditempatkan di tiga lokasi strategis, UPT Tombolopao, Kantor Desa Tonasa, dan Kantor Desa Kanreapia, dengan koordinasi langsung bersama Tim ESF, guna memastikan mekanisme umpan balik bersifat inklusif, mudah diakses, dan responsif, khususnya bagi kelompok rentan serta petani dengan keterbatasan akses informasi.
Melalui kegiatan ini, korporasi petani tidak hanya mampu melakukan self-screening, tetapi juga mengidentifikasi risiko spesifik lokasi (kentang dan sapi potong) dan mengintegrasikan langkah mitigasi secara mandiri ke dalam Rencana Bisnis Korporasi, sehingga program tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan sosial.
(DAR)